Mengapa Kabut Asap Sulit Hilang? FFA Ungkap 7 Tantangan Besar Penanggulangan Kebakaran

NgabangTimes.Com – Masalah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan dan lingkungan di Asia Tenggara. Aliansi Bebas Api atau Fire-Free Alliance (FFA) mengidentifikasi bahwa upaya menghentikan kabut asap berarti harus fokus pada pencegahan sejak dini.

Melalui kanal YouTube Discover APRIL, FFA mengungkapkan adanya tujuh tantangan sistemik yang menyebabkan masalah kebakaran ini sulit diselesaikan secara tuntas. Berikut adalah rangkuman faktor-faktor yang menjadi hambatan besar di lapangan:

1. Karakteristik Unik Lahan Gambut

Indonesia memiliki kekayaan berupa 20,6 juta hektar lahan gambut. Namun, karakteristiknya berbeda dengan hutan biasa. Kebakaran di lahan gambut sering terjadi di bawah permukaan tanah (api bawah), sehingga menghasilkan asap 10 kali lipat lebih banyak. Selain itu, api gambut sangat sulit dipadamkan dan berisiko muncul kembali meski kondisi permukaan terlihat basah.

2. Tradisi Tebang Bakar di Pedesaan

Metode tebang bakar masih menjadi praktik umum dalam tradisi pertanian di pedesaan. Kurangnya pemahaman mengenai alternatif pembukaan lahan tanpa bakar, serta risiko api yang tidak terjaga, sering kali membuat pembakaran skala kecil meluas menjadi kebakaran besar yang tidak terkendali.

3. Faktor Ekonomi dan Biaya Operasional

Bagi sebagian pihak, api dianggap sebagai sarana pembersih lahan yang paling murah. Biaya pembukaan lahan dengan api hanya berkisar $5 hingga $10 per hektar. Angka ini berbanding jauh dengan penggunaan alat berat yang membutuhkan biaya tinggi, yakni sekitar $300 hingga $400 per hektar.

4. Konflik Lahan dan Ketimpangan Peta

Ketidakselarasan versi peta antar jenjang pemerintahan memicu sengketa kepemilikan lahan. Minimnya insentif bagi pemerintah lokal dalam mengendalikan kebakaran di wilayah sengketa membuat situasi kian rumit. Dalam beberapa kasus, api bahkan diduga digunakan sebagai alat untuk mengklaim penguasaan lahan.

5. Birokrasi dan Penegakan Hukum

Rantai birokrasi yang mencapai lima tingkat pemerintahan sering kali menghambat jalur komunikasi. Dampaknya, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran menjadi lemah. Kondisi ini juga dinilai rentan terhadap praktik penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam.

6. Pola Pengelolaan Limbah yang Kurang Tepat

Keterbatasan akses pendidikan di wilayah terpencil berdampak pada rendahnya kesadaran pengelolaan sampah. Membakar sampah organik maupun plastik menjadi solusi instan bagi warga, yang tanpa disadari meningkatkan risiko kemunculan titik api yang tidak terpantau.

7. Pengelolaan Area Konservasi

Terdapat sebuah paradoks di mana area konservasi yang tidak dikelola secara aktif justru rawan menjadi sasaran pembalakan liar dan pembakaran. FFA menekankan bahwa menjaga hutan tidak cukup hanya dengan menetapkan status area, tetapi memerlukan manajemen perlindungan yang aktif di lapangan.

Sinergi Menuju Langit Biru

FFA melalui Discover APRIL menegaskan bahwa persoalan kabut asap adalah isu kompleks yang berdampak langsung pada polusi udara di Asia Tenggara. Dibutuhkan kerja sama yang solid antara pemerintah, sektor swasta, dan lapisan masyarakat untuk menyentuh akar permasalahan, seperti kemiskinan dan konflik lahan.