Atasi Krisis Dokter Anestesi, Sekda Harisson Dukung Penuh Pembukaan PPDS Baru di FK Untan

NgabangTimes.Com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyatakan komitmen kuat untuk mendukung pembukaan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesiologi dan Terapi Intensif di Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura (FK Untan). Program ini nantinya akan menempatkan RSUD dr. Soedarso Pontianak sebagai rumah sakit pendidikan utama.

Dukungan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, dalam agenda Evaluasi Lapangan Usul Pembukaan Program Studi PPDS Anestesiologi dan Terapi Intensif di Aula Amphiteater FK Untan, Jumat (9/1/2026). Langkah ini dipandang sebagai solusi strategis untuk mengatasi kelangkaan dokter spesialis di wilayah tersebut.

“Pemprov Kalbar berkomitmen penuh mendukung pembukaan PPDS Anestesiologi dan Terapi Intensif di FK Untan. Kami telah menunjuk RSUD dr. Soedarso sebagai rumah sakit pendidikan utama, dengan dukungan jejaring rumah sakit lain di Kalbar,” ujar Harisson.

Harisson menjelaskan bahwa luas wilayah Kalimantan Barat yang mencapai 1,1 kali Pulau Jawa menjadi tantangan besar dalam pemerataan layanan kesehatan. Saat ini, distribusi dokter spesialis masih menjadi persoalan serius yang belum terpecahkan.

Berdasarkan data yang dipaparkan, Kalimantan Barat saat ini baru memiliki 548 dokter spesialis dari kebutuhan ideal sekitar 1.590 orang. Khusus untuk dokter anestesi, jumlah yang tersedia baru 42 orang, padahal kebutuhan minimal mencapai 113 orang.

“Dengan kondisi seperti ini, tanpa terobosan, kebutuhan dokter spesialis tidak akan pernah terkejar. Karena itu pendidikan dokter spesialis harus dipercepat,” tegas Harisson.

Kekurangan ini berdampak langsung pada pelayanan di daerah terpencil. Sebagai contoh, rumah sakit di wilayah perbatasan seperti Kapuas Hulu sering kali memiliki dokter bedah namun tidak memiliki dokter anestesi, sehingga pasien terpaksa dirujuk hingga berjam-jam.

Selain percepatan pendidikan, Harisson juga menekankan pentingnya memberikan kesempatan lebih bagi putra daerah dalam program PPDS ini. Hal tersebut berkaitan erat dengan retensi atau kesediaan dokter untuk tetap bertugas di wilayah Kalbar dalam jangka panjang.

“Dari sisi retensi, dokter putra daerah lebih bertahan lama, karena itu saya berharap putra-putra daerah Kalbar bisa diprioritaskan dalam pendidikan ini,” tambahnya.

Gayung bersambut, dr. Haryo Bismantara dari Satgas Akselerasi PPDS Kemendiktisaintek menyatakan bahwa kebijakan nasional saat ini memang mendorong pembukaan prodi spesialis langsung di daerah untuk mengatasi penumpukan tenaga medis di pusat kota.

“Dalam pedoman baru, sejak awal mahasiswa PPDS harus ditetapkan akan ditempatkan di mana setelah lulus. Ini menjadi bagian dari upaya menjamin distribusi dan retensi tenaga spesialis,” jelas dr. Haryo.

Ia juga menyetujui pendapat Sekda Kalbar mengenai pentingnya keberpihakan pada putra daerah sebagai faktor keberhasilan program pemerataan tenaga kesehatan.

Evaluasi lapangan ini turut dihadiri oleh Rektor Universitas Tanjungpura, pimpinan RSUD jejaring pendidikan, Tim Asesor, serta kepala perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.